Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional alias BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanuntak mempertanyakan pernyataan capres petahana mengenai pembangunan jalan desa. Dan dia mengatakan, pernyataan petahana sudah membangun 191 ribu kilometer jalan desa yang merupakan sebuah hoax alias kebohongan.
Pakai Ilmu Simsalabim Apa?, Jubir BPN Prabowo-Sandi Pertanyakan Klaim Jokowi Soal Bangun Jalan Desa
“Ternyata produsen kebohongan sesungguhnya terungkap pada debat malam tadi,” tulis Dahnil dalam akun Twitter resminya, @Dahnilanzar pada Senin, 18 Februari 2019.
Bahkan, dalam debat capres kedua pada 17 Februari silam malam. Petahana mengatakan sudah membangun 191 ribu kilometer jalan desa dalam mencangkup tiga tahun. Jalan desa itu dikatakan petahana dibangun dengan dana mencapai Rp 187 triliun yang dihanyutkan oleh pemerintah.
Kemudian, petahana menyatakan pembangunan dana desa saat ini sudah menjawab pertanyaan mengenai infrastruktur. Dan infrastruktur menjadi salah satu tajuk debat bersama dengan lingkungan, sumber daya alam serta energi dan pangan.
Koordinator Jubir BPN itu mengkaitkan dan menyatakan pembangunan petahana dengan penghitungan jalan itu. Dan dia menuturkan, kalau petahana 191 ribu kilometer jalan desa. Justru, panjang jalan itu sama dengan 4,8 kali keliling bumi.
“Itu membangunnya kapan? Pakai ilmu simsalabim apa?” tanya Dahnil.
Postingan Dahnil Anzar itu mengenai pernyataan pembangunan jalan desa petahana dicuitkan pada pukul 17.18 WIB. Jika berita itu ditulis, kicauan itu sudah mendapatkan sedikitnya 3.387 komentar dan disukai sebanyak 5.545 oleh warganet.
Ketua Umum Partai Gerindra dan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan mempunyai lahan yang sangat luas mencapai ribuan hektare di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur. Bahkan, dia mengatakan tanah tersebut adalah tanah milik negara.
“Tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat, itu benar, tapi itu HGU, itu milik negara,” kata Prabowo Subianto saat debat capres Pilpres 2019, Minggu (17/02/2019).
Dan capres 02 Prabowo Subianto menuturkan, kapan pun negara mau mengambil tanah tersebut dia akan langsung menyerahkannya.
Aset Milik Negara, Prabowo Tegaskan: Daripada Dikelola Asing Lebih Baik Saya Saja Yang Kelola
“Itu milik negara. Setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau itu untuk negara, saya rela kembalikan itu semua,” ucap Prabowo Subianto.
Tetapi, dibandingkan tanah itu dikuasai oleh asing. Dan dia menegaskan lebih baik dikelola dirinya sendiri.
“Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot,” imbuh Ketum Gerindra.
Di segmen terakhir debat, Ketum Gerindra itu langsung bergegas memberikan klarifikasi mengenai lahan yang dimilikinya. Dia menuturkan, lahan tersebut sebenarnya merupakan milik negara. Tetapi, statusnya merupakan Hak Guna Usaha (HGU)
Terkait hal tersebut, Fadli menyebut Prabowo tengah berusaha mengembalikan ke negara. Dia klaim saat itu pun lahan itu bukan dimiliki Prabowo pribadi.
“Dan itu perusahaan, bukan milik pribadi beliau. Jadi hak guna usaha HPH, itu adalah perusahaan. Jadi bukan menjadi milik itu,” imbuh wakil ketua DPR Fadli Zon.
Kemudian dilanjutkan oleh Ketua DPP Gerindra Riza Patria mengklarifikasi Ketum Gerindra soal kepemilikan lahan di Aceh dan Kalimantan Timur itu sudah sangat jelas. Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan lahan itu bestatus HGU. Riza optimis Prabowo sangat rela mengembalikan lahan itu kalau negara ingin mengambil sewaktu-waktu.
“Pak Prabowo, sebagaimana dijelaskan pada debat kemarin, kan yang namanya HGU, hak guna usaha, itu dikeluarkan oleh negara setelah memenuhi syarat dan ketentuan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang dan dapat diambil kembali oleh negara, itu ada masa waktunya. Dan bahkan beliau tidak usah menunggu waktunya, kalau negara merasa perlu, beliau dengan ikhlas dan sukarela menyerahkan kepada negara untuk kepentingan rakyat,” tegas Ketua DPP Gerindra Riza.
Putra semata wayang capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto, Didit Hediprasetyo menghadiri ulang tahun selebritis Hollywood ternama Paris Hilton pada Kamis (14/02/2019).
“Keren dong,” kata Fadli Zon saat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) sudah menghadiri debat kedua Calon Presiden 2019.
Raih Cita-Cita, Fadli Zon Puji Anak Semata Wayang Prabowo Subianto
Tak hanya berteman dengan Paris Hilton. Fadli Zon mengatakan, Didit yang merupakan seorang perencana busana internasional mempunyai jejaring yang luas di mata dunia.
“Mas Didit kan seorang desainer internasional, jadi saya kira bukan hanya dengan Paris Hilton, banyak sekali artis-artis kelas dunia yang dia kenal,” ungkapnya.
Yang sudah diketahui, capres 02 Prabowo Subianto memiliki seorang anak dari pernikahannya dengn Titiek Soeharto.
Anak putra semata wayang Prabowo Subianto itu dibesarkan di Boston, Amerika Serikat. Dan dia melanjutkan tinggal di Paris, Perancis demi meraih cita-citanya sebagai perancang busana.
Didit Hediprasetyo awal karier di mulai dari bersekolah di Parsons School of Design di New York serta di Ecole Parsons à Paris . dan di sana Didit belajar desain mode selama empat tahun.
Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) mengadakan rapat pembahasan mengenai ganti rugi tanah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Cirebon pada Kamis (25/01/2019).
Rapat tersebut dimulai dari sekitar pukul 13.00 WIB-15.00 WIB berlangsung di Kantor Bupati Cirebon.
Materi khusus yang dibahas dalam pembahasan persoalan ganti rugi tanah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Cirebon.
Jokowi Bohongi Satu Indonesia Soal Pembangunan PLTU II Cirebon
“BAP di sini fungsinya menindak lanjuti hasil informasi harapan serta laporan dari masyarakat Cirebon untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman, saat ditemui di Kantor Bupati Cirebon, pada Kamis (25/01/2018).
Dalam pembahasan ini, BAP DPD RI juga memghadirkan Pemda Kabupaten Cirebon, kepala desa, masyarakat, dan instansi terkait yaitu PLTU II Cirebon.
“Ada lahan yang dulu direncanakan untuk pelabuhan kayu tidak jadi dan sekarang dijadikan proyek PLTU, dan di antara masyarakat ini ada yang belum menerima ketentuan dan kesepakatan tersebut,” ujar Abdul Gafar Usman.
Dalam rapat ini BAP DPD RI sebagai badan untuk mengklarifikasi dan mencarikan solusi.
Dengan hasil solusinya, solusi pertama, bupati harus koordinasi dengan yang lain untuk menjelaskan bahwa apa yang dimaksud oleh masyarakat tanahnya sebagai pemilik tanah itu siapa sebenarnya.
Solusi kedua, kehutanan sudah menyiapkan mana lahan yang layak dan harus diganti dan mana lahan yang dianggap bertumpukkan dengan masyarakat.
Solusi itu juga memerlukan waktu yang cukup lama kemungkinan satu bulan sejak hari ini, pada Kamis (25/01/2019).
Dengan demikian, untuk sebulan ke depan, bupati bertugas untuk menjalankan tugas itu serta pada tanggal 25 Februari akan tanyakan kembali oleh BAP DPD RI.
Pada 25 Maret, DPD akan mengundang yang mewakili instansi ataupun tokoh yang mewakili masyarakat untuk mencari solusi langkah kedua.
“DPD tidak membentuk tim dalam hal ini tapi mempercayakan kepada bupati dan kami tetap memantaunya,” pungkas Abdul Gafar Usman.
Bagaimana dengan faktanya ?
Berdasarkan informasi pada 6/10/2016 lalu, Ratusan massa yang termasuk ke dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) bersama dengan masyarakat melirik proyek pembangunan PLTU II. Mereka mengharapkan, agar proyek pembangunan dapat mengakomodir hak-hak masyarakat.
Sebab, sampai saat ini, masyarakt belum menerima secara layak terkait dengan pembayaran tanah yang di jadikan tempat PLTU II. Hal itu di sampaikan oleh Ketua Distrik GMBI Cirebon, Maman Qurtubhi.
“Kita mendesak agar segera menghentikan pembangunan PLTU, karena tidak bisa menyelesaikan masalah pembayaran kepada warga secara layak,” papar Maman.
Bukan hanya mendesak agar uang kerohiman yang pantas, pengunjuk rasa pun meminyta agar masyarakat lokal dapat di berikan pekerjaan seperti supply material. Tindakan massa sendiri berlangsung dengan kondusif, walau sempat terjadi dorong-mendorong dengan aparat kepolisian.
“Dalam satu bulan ke depan, kita akan melakukan demonstrasi terus- menerus, sampai tuntutan ini bisa diselesaikan,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Gerindra dan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengadakan pidato kebangsaan di Hotel Po Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 15 Februari 2019.
Prabowo Subianto memperkenalkan beberapa nama pakar yang hadir sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dimulai dari pakar ekonomi, infrastruktur sampai energi dan pangan, ahli lingkungan hidup dan politikus perwakilan dari Koalisi Adil dan Makmur.
Pidato Kebangsaan, Guyonan Prabowo Subianto Pakarnya Tak Punya Rambut
Dan yang hadir tidak hanya itu, dia menyebutkan nama Willie Smits, Sudirman Said, Said Didu, Kardaya Warnika, Laode Kamaluddin dan sejumlah nama lain sebagai pakar bidang energi dan pangan. Serta untuk pakar lingkungan hidup yaitu Irvan Pulungan, Achmad Adhitya, Fabby Tumiwa dam Suhardi Suryadi.
Mantan Danjen Kopassus itu berawal mengatakan mengenai gini ratio Prancis sampai Amerika Serikat. Kemudian Prabowo Subianto mengkonfirmasi kembali data yang disampaikan terhadap timnya. Ketika meminta data, Prabowo berguyon mempunyai palar-pakar yang kepalanya kebanyakan botak.
“Saya punya pakar ini banyak sekali yang botak-botak semua itu. Pak Rahmat buka kopiahnya dong, coba. Jadi kalau… ya udah, jangan, nanti terlalu guyon nggak boleh. Serius, ini adalah pidato kebangsaan,” kicau Ketum Gerindra.
“Jadi saya tidak boleh terlalu banyak guyon dan saya tidak boleh joget,” Kata Prabowo disambut tertawa tawa para hadirin.
Dengan nada bercandanya, Prabowo selalu mempertanyakan sudah berapa lama dia berpidato bergurau timnya tidak berani menegurnya..
“Berapa lama saya? Berapa lama lagi saya? Masalahnya mereka nggak berani negur saya, siapa tahu jadi presiden nanti,” papar Prabowo Subianto.
Prabowo kembali bergurau mengenai pakar-pakarnya yang berkepala botak. Jika dia menang pilpres, para pakarnya jadi pihak yang paling senang.
“Kalau saya insyaallah jadi presiden, yang paling senang yang botak-botak itu karena kita akan mencari putra-putri terbaik bangsa Indonesia,” pungkas Prabowo disambut gelak tawa.
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bersafari ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dalam safarinya, Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan mengenai kabinet yang mudah sekali meminjam dana dan mudah berutang.
“Semua membutuhkan tabungan, tetapi ada tokoh-tokoh, ada sementara pakar, ada sementara menteri yang meninabobokan negara. Kalau tidak ada uang, tidak ada tabungan, gampang kata dia, pinjam, utang, begitu,” urai Prabowo ketika berkampanye di Rumah Djoeang Prabowo-Sandi yang berlokasi saat di Graha Larasita Blora pada Kamis (14/02/19) siang.
Prabowo Subianto: Adanya Kabinet Manipulasi Negara
Ketua Umum Partai Gerindra itu terlibat dengan keadaan yang mudah dengan adanya utangitu dengan sistem rumah tangga.
“Kalau bapak-bapak tidak punya tabungan, bagaimana emak-emak, ibu-ibu ini bisa menghadapi keadaan yang sulit karena tidak tiap hari keadaan itu baik. Ini adalah alam, inilah ajaran, ini adalah realita, bukan Prabowo pesimis,” ungkap Prabowo.
“Coba emak-emak, bapak-bapak, kalau tiap hari utang terus, lama-lama orang kan jera. Kalau nggak dia minta, enak aja utang-utang, mana jaminannya. Lama-lama kita hilang semua aset kita (untuk berhutang). Kita sudah lihat banyak negara yang utangnya tidak bisa dibayar,” sambung Ketum Partai Gerindra.
Ketua Umum Partai Gerindra itu melanjutkan berutang merupakan hal yang lazim. Namun, dia juga menegaskan kalau berutang itu seperti digunakan untuk kegiatan produksi. Maka, uang dari utang itu bisa menghasilkan surplus.
“Pinjam itu nggak apa apa, asal pinjam itu produksi. Kita pinjam, kita pakai usaha yang bagus, dapat untung. Utang kita biar ada kelebihan. Nah di sini, penyakitnya terlalu banyak korupsi di negara kita,” urainya.
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tidak ada yang bisa melarang capres 02 Prabowo Subianto untuk melaksanakan salat Jumat di masjid mana pun.
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) itu menuturkan, Prabowo tidak boleh dihalangi untuk melakukan kewajibannya untuk menjalankan salat Jumat sebagai seorang yang Mulim.
“Tidak ada yang bisa melarang dan menghalang-halangi Pak Prabowo sebagai seorang Muslim yang baik untuk salat di masjid,” ungkap Dahnil Anzar kepadamedia melalui pesan singkat, Kamis (14/02/19).
Kemudian Dahnil pun merasa seperti ada yang menjanggal dengan munculnya larangan Ketum Partai Gerindra untuk melaksanakan salat Jumat di masjid Kauman, Semarang, Jawa Tengah.
Dia mengatakan, sedangkan sebagai sesama Muslim tentu paham untuk mempersilahkan siapa pun untuk melaksanakan salat di mana saja tanpa melarangnya.
“Janggal bila benar ada yang mau larang beliau salat di masjid,” ucap dia.
BPN Prabowo-Sandi: Seperti Ada Yang Janggal, Prabowo Dihalangi Salat Jumat
Kemudian, Koordinator BPN itu menuturkan belum tentu juga Prabowo Subianto melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Kauman, Semarang, Jawa Tengah.
Yang sebenarnya, Ketua Umum Partai Gerindra itu akan melakukan salat di majid yang lokasinya tidak jauh dengan kegiatan Prabowo untuk melaksanakan pidato kebangsaannya di Semarang pada Jumat (15/02/2019).
“Pak Prabowo akan salat Jumat di masjid yang terdekat dengan lokasi agenda pidato kebangsaan beliau jelang debat,” imbuh Korrdinaror Jubir BPN.
“Bila terdekat adalah Masjid Kauman, maka beliau akan salat di situ, kalau ada yang lebih dekat akan salat di masjid terdekat,” sambungnya.
Sebelum hal tersebut, Ketua Masjid Agung Semarang (Masjid Kauman), KH Hanief Ismail mengungkapkan keberatannya mengenai dengan kegiatan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianti yang akan menggelar salat Jumat di Masjid itu, Pada Jumat (15/02/2019).
Lanjut Ketua Majis Kauman, salat Jumat yang akan digelar oleh Prabowo akan mengalami politis. Lantaran, ada upaya mobilisasi massa.
“Kami para nadlir atau takmir Masjid Kauman merasa keberatan dengan rencana Jumatan Prabowo. Tolong sampaikan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar mengambil tindakan yang perlu sesuai aturan hukum,” papar Hanief, dalam keterangan tertulis yang diterima.
Pihaknya melihat acara itu sudah diumumkan besar-besaran. Pamflet sudah tersebar sekitar ribuan di Kota Semarang. Terutama ditempel di kampus-kampus serta masjid-masjid.
Narasi dan Pamflet undangan untuk mengikuti salat Jumat yang bersama Prabowo itu juga sudah viral di media sosial sejak Rabu (13/02/2019).
Pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno mempunyai beberapa rancangan kerja dari sisi anggaran, regulasi serta produksi. Sektor pangan menjadi bahan politik rencana yang bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak secara langsung.
Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Tim Ekonimi, Penelitian dan pengembangan Harryadin Mahardika membeberkan, rancangan kerja pasangan calon 02 ini akan dimuali dengan melaksanakan penanganan dari sisi subsidi benih dan pupuk, fokus tanaman subtitusi impor, perluasan lahan produksi, mengatur ulang kebijakan impor pangan serta penguatan kerja bulog.
Langkah pertama dalam bidang pangan ini akan dimulai dengan berupaya mereformasi pengeluaran pertanian yang ada.
Prabowo-Sandi Akan Tumpas Persoalan Subsidi Sampai Peran Bulog Diperkuat
“Kami akan mencoba melakukan perubahan subsidi yang selama ini di pupuk dan benih, karena terbukti dua ini ternyata tidak memberikan dampak pada petani dan justru memberatkan petani terutama karena masalah tata niaganya,” jelasnya kepada media, Senin (11/02/2019).
Subsidi itu dirangcang akan dialihkan untuk pengembangan rencana yang lebih fungsional, yaitu dengan melakukan penelitian dan pemuliaan varietas bibit lokal yang selama ini lenyap. Lantaran, usaha penyeragaman tanaman pangan.
Kemudian, menurut Anggota BPN itu, pihaknya juga memiliki rancangan untuk membangun kawasan pertanian terpadu atau Agriculture Food Estate dengan mentak yang sementara seluas 2 juta hektar yang akan mengaitkan 1 juta petani, teknologi dan infrastruktur terbaru.
Dia mengatakan, bentuk kerja kawasan pertanian terpadu ini akan semacam bisnis kemitraan yang diperbolehkan pemerintah untuk dilakukan antara pihak swasta dengan masyarakat. Harapannya, lahan itu akan dilaksanakan di area luar Jawa. Seperti Sumatera, Kalimantan serta lahan produktif yang hasilnya akan langsung diserap oleh perindustrian.
Tanamannya juga diusahan dengan varietas unggul yang bisa menggantikan produk oangan yang masih diimpor.
Sebelumnya, kembali soal subsidi, biaya ini rencananya akan dialihkan ke strategi yang ada di dalam visi dan misi merupakan mengembalikan peran Perum Bulog sebagai badan penumpu harga serta stabilitas stok. Dengan maksud, biaya Bulog bakal diperkuat untuk melaksanakan penyerapan serta dikatabelece lebih luas dan besar.
“Bulog akan lakukan intervensi sebesar 20%-30% market karena melakukan penyerapan sebanyak itu dari petani,” urainya.
Tidak hanya itu, produk yang akan diwadahi oleh Bulog strateginya juga akan dilebarkan ke pangan rencana lainnya.
Yang terakhir, dalam kebijakan regulasi impor, Harryadin mengatakan akan ada demokratisasi impor. Hal ini lantaran menurutnya, impor tak diperbolehkan dikuasai oleh sekelumit saja. Dan tak hanya itu, untuk memastikan tidak adanya kejadian yang bertumpuk produksi serta impor. Arsip pendataan dari sisi pra panen sampai paska panen akan tetap diperkokoh.
Hal tersebut memiliki tujuan agar tidak adanya kejadian yang keliru dalam memperhitungkan kebutuhan konsumen dan hasil nasional.
Polemik soal mahalnya tarif tol di Indonesia masih terus berjalan. Sesudah pemerintah merespons kritikan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sebagian tol yang baru diselesaikan dibangun memang agak mahal. Namun, sebagian juga termasuk murah dan termurah di dunia.
“Kita itu tergantung berapa tahun. Termurah itu ke Jagorawi, termurah di dunia. Tergantung kapannya. Kalau investasi baru, agak mahal. Tapi tidak semua mahal,” ucap Kalla, Jumat (08/02/2019).
Maka dari itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan solusi untuk tarif mahalnya tol baru merupakan harga yang khusus untuk kendaraan truk.
“Atau mungkin, ada harga khusus barangkali yang bisa diberikan kepada angkutan truk. Karena jalan tol itu dibikin sebenernya untuk memudahkan angkutan barang,” ungkap Bambang.
Dia menanggapi klaim dari pemerintah, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara mengungkapkan dari tarif tol dari bermacam negara menjadi bukti bahwa Indonesia menjadi tol termahal tarifnya.
Tol Mahal, Jika Prabowo-Sandi Menang Tol Gratis!
“Di antaranya Malaysia dan Brasil. Sebagai contoh tarif tol Johor Baru ke Kuala Lumpur dalam kisaran 50.5 Ringgit Malaysia, jarak Johor Baru – Kuala Lumpur berkisar 350 kilometer,” imbuh Suhendra melalui keterangannya, Senin (11/02/2019).
Kalau kita jumlah dalam rupiah, kurs 1 RM ialah Rp 3.400. Dia membebekan maka per kilometer tarif tol Kuala Lumur-Johar Baru yaitu Rp 490. Dengan demikian bisa dikatakan standar pelayanan, fasilitas yang terdapat pada jalan tol Johor-KL itu tarif tol akan dikenakan sangat murah.
“Secara pribadi, kami sudah berkali-kali melewati jalan tol ini,” urainya.
Berikutnya, contoh ialah tarif tol di negara Amerika Selatan dan Brazil. Yang mana di negera itu rata-rata tarif tolnya kisaran Rp 420 per kilometernya. Lanjut Suhendra mengatakan juga dapat dijadikan contoh bagaimana pelayanan serta penampilan jalan tolnya lumayan baik.
“Jarang sekali terdapat kemacetan di jalan tol. Keselamatan pengguna jalan menjadi utama, ada juga keistimewaan bagi manula dan bumil (ibu hamil) yang tidak boleh antri (prioritas) saat akan melintas di pintu tol,” tuturnya.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan tarif tol ruas trans Jawa yang rata-rata Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilometernya tentu tarif tol di Malaysia dan Brasil tersebut jauh lebih murah.
“Jika disebutkan pembandingnya tarif tol Jagorawi dan Cikampek lebih murah, kita harus melihatnya dari berbagai perspektif. Justru pada dua ruas tol tersebut sudah layak digratiskan. Kenapa justru masih diberlakukan tarif bagi pengguna jalan tol? Pertimbangannya adalah masa konsesi jalan tol Jagorawi sudah berakhir beberapa tahun lalu,” kicau Suhendra.
Lanjut, Jubir BPN itu mengatakan, begitu juga tol Cikampek yang mana masa perizinan semacam sudah berakhir pada tahun 2018 silam. Seharusnya BUJT, pengelolaan jalan tol serta pemerintah menggratiskan ruas-ruas tol yang masa perizinan sudah berakhir.
“Bukan malah justru tetap dikenakan tarif/biaya tol yang membebani masyarakat pengguna jalan,” kata Jubir BPN itu.
Kemudian Suhendra menyampaikan, penghapusan tarif tol apda ruaas-ruas tol yang sudah berakhir masa perizininan. Dan akan menjadi titik utama untuk pemerintahan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kalau rakyat mengamanahkan mereka terpilih menjadi Presiden dan Wapres RI pada Pilpres yang akan datang.
“Pertimbangan atas penghapusan tarif jalan tol pada ruas yang telah berakhir masa konsesinya, tentu sudah mengembalikan biaya investasi dan memberikan keuntungan (profit) kepada pengelola (BUJT atau investor), tentu dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku,” pungkas Suhendra.
Juru Bicara Bidang Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Muhammad Syafii menyatakan sebagian besar purnawirawan TNI memberikan kepada capres 02 Prabowo Subianto. Dia mengatakan, sebagian besar yaitu purnawirawan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), kesatuan dimana capres 02 dahulu bertugas.
“Ribuan purnawirawan TNI Polri dukung kita dan sebagian besar itu adalah purnawirawan dari Kopassus,” ucap Syafii ketika ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta.
Jubir Bidang Advokasi (BPN) Itu yang juga politikus Gerindra menyatakan, Purnawirawan Pejuang Indonesia (PPIR) yang beranggotakan lebih dari 10 ribu memberikan dukungan kepada capres 02 Prabowo Subianto. Kemudian, dia mengatakan, mulai dari purnawirawan bintang empat, bintang tiga, bintang dua serta bintang satu.
“Itu jumlahnya puluhan ribu. dan isinya adalah purnawawirawan TNI polri dan memang banyak purnawirawan dari kopassus yang bergabung ke PPIR,” ucap Syafii.
Kemudian, Syafii pun menegaskan jika dukungan yang diterima datang dari para purnawirawan, bukan anggota aktif. Karena, dia melontarkan anggota yang aktif harus netral dan tak boleh memberikan dukungan. Pasalnya hal itu sudah melanggar undang-undang.
Namun, Agum menegaskan, Pepabri tidak mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan umum presiden mendatang. Kendati demikian, ia menyatakan, setiap anggota Pepabri bebas menentukan pilihannya.
“Saya Ketum Pepabri, saya sudah koordinasi dengan PPAD, PPAL, PPAU, Polri dan Veteran bahwasanya kami sebagai satu kelembagaan, kami akan bersikap netral, sebagai lembaga. Akan tetapi sebagai individu, anggota organisasi punya hak memilih,” imbuhya, Selasa (05/02/19) silam.
Ketua Umum Partai Gerindra itu melontarkan, adanya kebebasan ini memungkinkan adanya pebedaan pilihan diantara anggota Pepabri saat menggunakan hak pilih. Namun, lanjutnya hal tersebut sebagai suatu yang sangat wajar serta bukan bermakna perpecahan didalam tubuh Pepabri.
“Buktinya apa? Hari ini ada kekuatan yang mendeklarasikan dan mendukung Jokowi. Kemarin ada yang deklarasi mendukung Prabowo. Itu biasa, wajar. Kita negara demokrasi,” pungkasnya.
faktaid 