SEMARANG  – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, serta Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah siap melangsungkan pengecekan validitas data untuk mengantisipasi kecurangan penerapan sistem zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Jawa Tengah (Jateng).

“Kami mengimbau kepada Dinas Pendidikan, apabila ada keraguan, kami bisa diajak kolaborasi untuk mengecek validitas KK (Kartu Keluarga) calon siswa yang mendaftar,” papar Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sugeng Riyanto ketika dihubungi melalui telepon dari Semarang, pada hari Jumat, 28 Juni 2019.

Sugeng Riyanto menegaskan, bahwa validitas perihal domisili calon siswa dapat dilihat melalui 16 digit nomor KK.

“Dari nomor KK tersebut bisa diketahui domisili asli, dan bisa kelihatan, anak itu lahir kapan, di kecamatan mana, Beda dari surat domisili yang sifatnya sementara, kami siap digandeng untuk memfilter jika ada keraguan, itu bisa diantisipasi,” ucap Sugeng Riyanto.

Sugeng Riyanto mengatakan, bahwa beberapa waktu lalu sempat diajak bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan penyaringan ketika perekrutan calon polisi untuk mengantisipasi kecurangan dengan memanipulasi data kependudukan.

Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan masyarakat, terutama orang tua calon siswa, untuk tidak memalsukan surat keterangan domisili mengenai dengan penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA/SMK di provinsi itu.

“Tolong untuk (surat keterangan) domisili jangan ada yang menipu karena pasti kena sanksi dan bisa saya keluarkan, saya ingatkan betul kepada orang tua untuk jujur saja karena investasinya juga investasi kejujuran,” tutur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Gubernur Ganjar menyambut baik Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Jateng yang sudah merevisi petunjuk pelaksanaan PPDB 2019 yang jalur prestasi untuk calon siswa di luar zonasi kala ini bertambah menjadi 15 persen.

Dengan begitu, kuota jalur zonasi berkurang menjadi 80 persen, sedangkan di jalur pindahan tetap 5 persen.

Disisi lain, ada aturan tambahan untuk bagian jalur zonasi yang dimana calon siswa yang mendaftar sekolah di dalam zonasi diseleksi menurut prestasi 20 persen, sisanya atau 60 persen berdasar jarak kantor desa atau kelurahan ke sekolah.

Gubernur Ganjar menegaskan, bahwa revisi itu mengikuti keputusan dari akhir Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Muhadjir Effendy yang merevisi sistem PPDB sehabis mendapat protes keras dari sejumlah pemerintah daerah serta Pemprov Jateng, salah satunya yang mengajukan revisi tersebut lantaran adanya masukan dari masyarakat.

“Sebenarnya orang malah ada yang meminta lebih setelah kemarin cuma 10 persen lalu kita tambah yang di dalam dan luar zona lalu Pak Menteri menyetujui, saya kira itu kompromi yang bagus,” ucapnya.

Gubernur  Ganjar juga mengimbau kepada para orang tua siswa untuk tidak lagi cemas terkait dengan sistem zonasi pada PPDB 2019.

“Kalau soal kualitas gurunya dianggap kurang, akan kita rotasi, kalau fasilitasnya kurang, kita perbaiki, Komplain yang masuk banyak, tujuan kita itu kan untuk memacu menyamakan derajat sekolah,” ucap Gubernur Ganjar.

Orang nomor satu di Jateng tersebut berterus terang banyak menerima komplain dari masyarakat, tapi diharapkan sistem tersebut membuat PPDB lebih baik dan untuk soal juara, Jateng juga tetap menerapkan urutan prestasi yang berjenjang, mulai juara kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional seluruhnya akan diverifikasi.

“Jangan sampai ada sertifikat yang sengaja ‘dimunculkan’ karena kementerian sudah mengatur ketentuannya, Silahkan yang berprestasi disampaikan, Yang bingung dan cemas konsultasi ke dinas, agar tidak ada kecurigaan,” pungkas dia.

via Dispermadesdukcapil Siap Lakukan Pengecekan Validitas Data Antisipasi Kecurangan

credit by #913

Korea Selatan pada hari Rabu mendesak Korea Utara untuk mengadakan pertemuan puncak dengan pemimpinnya menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Seoul minggu depan, sementara Amerika Serikat mengatakan pintunya tetap “terbuka lebar” untuk pembicaraan dengan Pyongyang.

Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun, berbicara di forum Washington, mengatakan Amerika Serikat tidak memiliki prasyarat untuk perundingan baru dengan Korea Utara, yang macet sejak pertemuan puncak yang gagal antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada Februari .

“Pintu terbuka lebar untuk negosiasi dan … kami berharap dan berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan terlibat kembali dalam proses ini secara substantif,” katanya.

Biegun mengatakan Amerika Serikat bersedia untuk membahas semua komitmen yang dibuat oleh kedua pemimpin pada pertemuan puncak pertama di Singapura tahun lalu, termasuk jaminan keamanan untuk Korea Utara.

Namun, ia menekankan bahwa kemajuan akan membutuhkan langkah Korea Utara yang “bermakna dan dapat diverifikasi” untuk meninggalkan program senjata nuklirnya. Berbicara pada acara Dewan Atlantik yang sama, mitra Biegun Korea Selatan Lee Do-Hoon menyerukan pertemuan puncak keempat antara Kim dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

“Saya mendesak Korea Utara untuk menanggapi undangan luar biasa Presiden Moon untuk mengadakan KTT antar-Korea, jika mungkin, sebelum Presiden Trump mengunjungi Korea minggu depan,” kata Lee.

Trump akan mengunjungi Seoul minggu depan untuk pertemuan dengan Moon setelah mengambil bagian dalam pertemuan G20 di Jepang. KTT Trump di Hanoi dengan Kim gagal setelah kedua belah pihak gagal merekonsiliasi tuntutan AS agar Korea Utara menyerahkan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk mencabut sanksi internasional yang dipimpin oleh AS.

Korea Utara tidak menanggapi berulang kali permintaan AS dan Korea Selatan untuk melanjutkan pembicaraan sejak Hanoi, meskipun Trump mengatakan pekan lalu ia telah menerima surat “indah” dari Kim.

Trump mengatakan dia berpikir sesuatu yang positif akan terjadi dengan Pyongyang tetapi tidak memberikan perincian dan mengatakan dia tidak terburu-buru untuk membuat kesepakatan.

Washington tidak memberikan tanda kesediaan untuk mengurangi sanksi dan pada hari Rabu mengumumkan langkah-langkah hukuman terhadap lembaga keuangan Rusia karena diduga membantu Korea Utara menghindari sanksi keuangan dengan membantu perusahaan yang terkait dengan bank valuta asing utama Pyongyang.

Biegun, yang berbicara sebelum pengumuman ini, menekankan peran positif yang dimainkan Rusia dan China dalam upaya membujuk Korea Utara untuk melepaskan senjata nuklirnya dan mengatakan dia “setiap harapan” bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping akan mengirim pesan konstruktif pada Korea Utara.

via Jelang Kedatangan Trump, Korea Selatan Desak Korea Utara Untuk Adakan Pertemuan

credit by #913

Relawan pendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno melaporkan kesalahan memasukkan data C1 ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS)  dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Kemudian, mereka juga dia ingin Bawaslu memerintahkan KPU untuk menghentikan proses Situng yang dikeluarkan pada laman kpu.go.id.

Koordinator Relawan IT Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya, menyampaikan bahwa hal itu bukan suatu kesalahan. Tetapi, kecurangan.

“Hari ini kami hadir di Bawaslu untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam hal ini adalah IT, sistem IT di KPU,” papar Mustofa di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (03/05/2019).

“Kami meminta bahwa penghitungan Situng KPU dihentikan selama masih ada kejanggalan-kejanggalan,” sambungnya.

Koordinator Relawan IT BPN itu menuturkan pihaknya sudah menemukan kesalahan memasukan data  C1 di 73.715 dari 477.021 TPS yang dijadikan sampel. Dari total itu, kesalahan paling banyak terjadi di wilayah Jawa Tengah yaitu sebanyak 7.666. Selain itu,  Sulawesi Selatan 3.219, Jawa Timur 5.826, Sumatera Utara 4.327, Sumatera Selatan 3.296.

Sambungnya, dia juga menyerahkan bukti berupa cetak screen laman situng KPU yang salah. Bukti itu  dikemas dalam sebuah kotak.

Mustofa menilai, kejanggalan dalam Situng KPU Terbagi dalam sejumlah jenis. Contohnya,  jumlah total suara di TPS tidak sesuai dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya. Total suara juga ada yang tidak sesuai dengan jumlah suara sah dan tidak sah.

Dengan demikian, Mustofa menyebut total kesalahan memasukkan data C1 ke Situng KPU bisa lebih besar dari yang pihaknya temukan.

“Jadi kalau di hitung dari 477.021 TPS jumlah dari pada kesalahan entry itu terdapat 15,4 persen cukup banyak, padahal Jumlahnya TPS 810 ribu sekian. Nanti kira kira dalam dugaan kecurangan entry jumlahnya 30 persen lebih,” tandas Mustofa.

via Relawan Prabowo Minta Hentikan Situng KPU

credit by #913

Baliho bertuliskan nyatakan kemenangan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dipasang di kantor sekretariat DPC Gerindra Kota Bima, NTB. Pemasangan baliho dikatakan atas intruksi pengurus pusat.

Baliho ini terpasang di Jl Wolter Monginsidi, Kecamatan Asakota. Ketua DPC Gerindra Kota Bima, Khalid bin Walid mengatakan baliho itu sudah dua hari terpasang.

“Dipasang di Sekretariat DPC. Sudah dua hari,” imbuh Khalid bin Walid saat dimintai konfirmasi, Kamis (02/05/2019).

Ketua DPC Gerindra Kota Bima, Khalid bin Walid mengklaim baliho itu hanya terpasang di satu titik pada Senin (29/04/2019). Dia menilai, baliho nyatakan kemenangan dipasang berdasarkan hitungan perolehan dari formulir C1 secara nasional.

“Kita diperintahkan dari pusat, semua DPC untuk dipasang baliho ucapkan kemenangan Prabowo-Sandi,” imbuh Ketua DPC Gerindra Kota Bima, Khalid bin Walid.

Baliho berukuran 3×4 meter itu bertuliskan penyampaian selamat dari Ketua DPC Gerindra kepada masyarakat atas dukungan dan doanya.

Berhubungan pemasangan baliho nyatakan kemenangan ini, Bawaslu Bima menekankan perlunya kajian untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran.

“Untuk mengatakan suatu peristiwa itu pelanggaran atau bukan harus melalui kajian,” beber Ketua Bawaslu Kota Bima Muhaemin sekaligus sebagai Koordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penuntasan Sengketa.

Sebelumnya, Bawaslu sudah mengingat dua paslin di Pilpres 2019 tidak melakukan perayaan kemenangan sebelum ada keputusan resmi KPU. Larangan Bawaslu tersebut sudah disampaikan kepada dua pasangan calon melalui surat.

“Kami sudah mengirimkan surat kepada seluruh paslon, termasuk juga kepada seluruh peserta pemilu. Kami meminta kepada seluruh paslon, termasuk peserta pemilu untuk tidak melakukan kegiatan perayaan, termasuk juga pemasangan alat peraga ataupun spanduk sampai dengan adanya hasil resmi yang disampaikan oleh KPU,” urai Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, Selasa (30/04/2019).

via Prabowo Presiden! DPC Gerindra Pasang Baliho Kemenangan Prabowo di Bima

credit by #913

Dalam pidato politiknya di peringatan hari buruh internasional atau May Day yang diadakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Tennis Indor Senayan, Rabu (01/05/2019). Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengambil dari kata bijak dari Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln.

“Kamu bisa menipu sebagian rakyat, seringkali atau seluruh rakyat, tapi kamu tidak bisa membohongi seluruh rakyat setiap saat,” imbuh Prabowo Subianto di hadapan ribuan buruh.

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, rakyat ada kalanya akan mengerti dan sadar karena selalu dibohongi.

“Pasti kalanya nanti rakyat akan mengatakan cukup sudah kebohongan, cukup kecurangan, cukup maling berkuasa. Cukup rakyat Indonesia dikorbankan, cukup harta kekayaan Indonesia diambil, cukup penindasan pada rakyat. Cukup, cukup,” tegas Prabowo Subianto.

Orasi Capres 02 itu dikatakan saat di hadapan 50 ribuan buruh yang berasal dari sembilan organisasi buruh yang berada di bawah KSPI.

Kemudian, kepada mereka, Capres 02 itu juga menyampaikan terima kasih serta mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional 2019.

“Saya ucapkan selamat Hari Buruh untuk seluruh pekerja di seluruh Indonesia,” tandas Ketua Umum Partai Gerindra.

via Peringatan Hari Buruh Internasional, Prabowo: Pemimpin Tak Bisa Bohongi Rakyat Setiap Saat

credit by #913

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umun (KPU) Lampung, Senin (29/04/2019).

Dalam pidato yang disampaikan oleh  Ketua KAMMI Bandarlampung Roy Renaldi, para mahasiswa itu menyampaikan sejumlah poin atas tuntutan mereka kepada KPU Lampung. Berikut pintnya:

Pertama, mereka mendesak kepada pihak pelaksanaan supaya memperbaiki Pemilu serentak yang sudah lewat serta memakan banyak korban jiwa.

Kedua, para mahasiswa itu meminta adanya sikap kerja dan tegas yang profesional dari KPU kepada indikasi keberpihakan pihak pelaksanaan pada Pemilu serentak ini.

Tak hanya itu, KPU juga diminta untuk menjaga integritas dan independesi sebagai pihak pelaksanaan Pemilu 2019.

Terlepas dari poin yang mereka beberkan, para mahasiswa juga akan tetap mengapresiasi kinerja KPU yang sudah mendesak angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilih di atas 77,5 persen.

Kendati demikian, menanggapi hal itu tuntutan dari para mahasiswa tersebut. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menyebut cukup mengapresiasi aksi para mahasiswa itu sebagai tindakan kontrol serta pengawasan pengamatan kepada pihak pelaksanaan.

“Kontrol dan pengawasan terhadap pihak penyelenggara harus dilakukan dan saya sangat menghargai aksi mahasiswa tersebut,” bebernya.

Kemudian, dia juga menyampaikan pemilu kali ini akan tetap di amati, di mana letak eror nya sehingga menimbulkan banyak korban jiwa serta rekapitulasi suara yang menelan waktu lama.

Sambungnya, bahwa KPU sebagai pihak pelaksanaan akan tetap berada pada posisi yang independen dan integritas. Yang terjaga dan menolak keras karena indikasi yang mengklaim adanya keberpihakan.

“Dari mana kami bisa berpihak kepada salah satu calon sedangkan pada masa kampanye hingga pemilu pihak penyelenggara dilarang bertemu dengan calon presiden ataupun calon legislatif,” tandasnya.

via Mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mulai Demo Ke KPU

credit by #913

Ansufri Idrus Sambo menggemakan kepada para relawan pendukung untuk tetap yakin bahwa Capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Jangan ada keraguan, kita menang, sesungguhnya telah menang, betul. Tidak ada kata kita kalah, kalau enggak menang, menang kali kalo kata orang Medan,” imbuh Ustaz Sambo di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/04/2019).

Selain itu, dia juga menuturkan, pengumuman hasil Pilpres oleh KPU dilaksanakan apda 22 Mei masuk dalam bulan suci ramadhan.

“Pesan saya jangan lupa doa dan ibadah apalagi mau ramadan nih. Bagus juga 22 kan itu 17 ramadan, kita masih ada 17 hari untuk doa di bulan ramadan karena doa di bulan ramadan makbul,” bebernya.

Sambungnya oleh Ustadz Sambo supaya proses real count yang berjalan benar-benar tidak ada kecurangan.

Kalau bukti kecurangan tidak ditanggapi oleh pihak pelaksanaan Pemilu. Maka, dia akan mengajak para relawan Prabowo-Sandi untuk ikut terjun ke jalan.

“Sekaramg pun kalau masih cara-cara konstitusi normal tidak diindahkan oleh penguasa yang berkuasa saat ini, maka kita akan masuk ke munajat di Monas, turun 20 juta orang, duduk saja kita insyaallah terkabul,” urainya.

Pelaksanaan Pemilu 2019 yang berlangsung dengan lancar dan aman sampai saat ini perlu terus dikawal dan dijaga.

Proses rekapitulasi suara hasil Pemilu yang dilakukan KPU pun masih terus dilakukan untuk menetapkan para wakil rakyat, presiden dan wakil presiden lima tahun ke depan.

Sementara itu,  Akademisi dari Universitas Asyafiiyah Jakarta Masriadi Pasaribu meminta agar seluruh pihak untuk mendukung proses politik yang dilakukan oleh pihak KPU.

Semua peserta Pemilu, baik dari para caleg maupun pendukung Capres-Cawapres serta rakyat Indonesia agar bisa memberikan kewajiban penuh kepada KPU dalam melaksanakan tugasnya sampai selesai.

“Kita dukung KPU, semua pihak harus menghormati proses penghitungan yang dilakukan, tunda klaim-klaim kemenangan hingga ada putusan resmi KPU,” beber Masriadi kepada wartawan, Minggu (27/04/2019).

Masih Masriadi menambahkan, dari rancangan Pemilu 2018 ini semua keputusan berada di tangan KPU.

Oleh karena itu, saat ini tugas publik merupakan mengawal proses yang dilaksanakan oleh KPU.

Selain itu, kalau ada yang keberatan dengan putusan akhir KPU. Maka, pihak yang tidak puas dapat memakai instrumen yang ada untuk menolak keputusan KPU tersebut.

“Bisa melalui gugatan ke MK, jika ditemukan unsur pidana bisa ke Gakkumdu. Jadi itu jalur yang disediakan undang-undang karena kita negara hukum bukan barbar,” tandasnya.

via Ustaz Sambo Serukan ‘Prabowo Presiden’ Bersama Emak-Emak

credit by #913

Banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno menyebut tagline pemilu tak cukup hanya adil dan jujur. Namun, juga selamat.

“Saya melihat di seluruh wilayah selama prosesnya itu harus kita pastikan jujur dan adil. Sekarang, karena banyak (petugas KPPS) yang meninggal dan sakit, (tagline pemilu ditambah) jujur, adil, dan selamat,” imbuh Sandiaga Uno di RM Sederhana, Jalan Jatiwaringin Raya, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat (26/04/2019).

Berdasarkan hasil data KPU terdapat 225 petugas KPPS yang meninggal. Bukan hanya itu, ada 1.470 petugas KPPS sakit. Sandiaga Uno menyebut meninggalnya ratusan petugas KPPS ini harus menjadi pembelajaran.

“Jadi ini harus ada pembelajaran buat kita semua. Alangkah prihatinnya kita. Nyawa satu sangat berharga, apalagi ini sekarang 225 dan ini yang menjadi hal-hal yang sangat membuat kita prihatin,” papar Sandiaga Uno.

Mantam Wakil Gubernur DKI Jakarta menekankan pemilu harus terlaksanakan dengan adil dan jujur. Dia mengatakan pemilu yang adil dan jujur akan berdampak positif untuk masyarakat.

“Kalau pemilunya jujur, adil, insyaallah masyarakat kita akan kembali rukun,” tandasnya.

via 225 Petugas KPPS Meninggal, Sandi: Persoalan Ini Harus Ada Pembelajaran Buat Semua

credit by #913

via Slamet Maarif Akan Menggelar Ijtima Ulama Tiga Bahas Pemilu 2019

credit by #913

via Prabowo: Tepis Kecurangan! Kita Kawal Perolehan Suara

credit by #913